Presiden SBY Putuskan Nasib IPDN Pekan Depan

Jakarta - Tim Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan IPDN menawarkan tiga alternatif pemecahan masalah kronis lembaga pendidikan tersebut. Pilihan pemerintah akan dibahas dalam rapat kabinet pekan depan."Presiden akan memutuskan satu pekan ini dalam rapat kabinet terbatas yang juga diikuti para gubernur dan Tim Evaluasi IPDN," kata Ryaas Rasyid, ketua Tim Evaluasi IPDN. Pernyataannya di atas merupakan merupakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai mendengar pemaparan rekomendasi Tim Evaluasi IPDN, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2007). Berlandas kesadaran akan pentingnya peran IPDN sebagai pencetak calon pamong praja, maka Tim Evaluasi IPDN tidak menyarankan lembaga pendidikan tersebut dibubarkan, melainkan sebatas perubahan sistem yang diyakini mampu membawa perbaikan besar-besaran. Pilihan pertama, meneruskan keberadaan pendidikan dengan tetap dipusatkan di kampus Jatinangor. Tapi tidak lagi dalam bentuk pendidikan kedinasan, perubahan nama menjadi APDN, perbaikan kurikulum dan peninjauan ulang mekanisme penerimaan calon mahasiswa. Pilihan kedua, mendirikan APDN regional di lima provinsi. Agar dapat mengakomodasi kebutuhan dari 33 provinsi, maka disarankan lembaga pendidikan itu nanti didirikan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua atau Maluku. Pilihan ketiga, menjadikan APDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan murni. Itu berarti nantinya hanya lulusan S1 yang dapat melanjutkan pendidikan kepamongan di sana. Sementara pendidikan non-gelar dapat diadakan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). "Realisasi opsi satu dan tiga, membutuhkan waktu satu tahun. Realisasi opsi dua, butuh waktu lima tahun. Mana pun opsi yang akan dipilih akan merupakan setup baru IPDN," sambung Ryaas. Pemaparan tiga opsi itu sendiri sangat menyedot perhatian kepala negara, sehingga memakan waktu hampir dua jam bagi Ryaas dan tim yang dipimpinnya untuk memberi penjelasan sekaligus berdiskusi panjang. Pertemuan pun baru berakhir menjelang tiba saat Magrib. (lh/asy)