Pemerintah-DPR Harus Berkepala Dingin Bahas DCA-Ekstradisi

Jakarta - Pemerintah dan DPR harus berkepala dingin membicarakan persoalan penandatangan perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Ekstradisi dengan Singapura. Keduanya juga diminta mengevaluasi plus minus kedua perjanjian tersebut."Yang perlu didengar adalah Komisi I dan anggota DPR lainnya harus berbicara dengan kepala dingin, dan betul-betul mempertimbangkan berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan regional dan internasional," kata Gubernur Lemhannas Muladi usai upacara HUT ke 42 Lembaga Ketahanan Nasional di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2007).Menurut Muladi, bila sekarang ada wacana untuk mengubah atau melengkapi perjanjian yang sudah ditandatangani kedua negara, tentunya pemerintah harus membicarakan dengan DPR. Yang penting, perjanjian itu bisa saling menguntungkan dan tidak terlalu mudah untuk menyetujui sesuatu."Masalah integritas teritorial dan kedaulatan itu otomatis ada hal-hal yang terkurangi, terutama soal keterlibatan pihak ketiga. Indonesia jangan begitu mudah untuk menyetujuinya," tegas Muladi.Sementara terkait pembentukan Komite Latihan Bersama Indonesia-Singapura sesuai Implementing Arrangement dalam DCA, menurut Muladi, Panglima dan para Kepala Staf Angkatan kedua negara harus dilibatkan. "Saat ini ada kesan, keterlibatan Panglima TNI masih kurang menggigit, hanya Dephan yang lebih dominan. Kepala Staf tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan masukan," jelasnya.Begitu juga soal komposisi Komite Latihan Bersama ini juga harus menganut keseimbangan antara kedua negara. "Tidak bisa dibandingkan antara negara besar dan kecil," ucap Muladi lagi. (zal/asy)