Sumsel Gratiskan 143 Ribu Hektar Untuk Orang Miskin

Palembang - Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) akan membagikan tanah seluas 143 ribu hektare kepada rakyat miskin. Tanah itu berada di empat kabupaten. Pertama-tama akan dibagikan kepada eks gelandangan dan pengemis dari DKI Jakarta. "Pembagian tanah gratis ini akan dilakukan secara bertahap," kata kepala Kantor Wilayah Badan Pertananan Nasional (BPN) Sumatera Selatan, Ruslan, kepada pers di kantornya, Jl Kapten A. Rivai Palembang, Kamis (24/05/2007).Menurut Ruslan, pada tahun 2007, sebanyak 300 bidang atau 314 ha akan dibagikan gratis bagi warga desa Sukapulih, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI). Tanah yang dibagikan kepada 300 kepala keluarga eks gelandangan dan pengemis dari DKI Jakarta ini adalah sebagian dari 33.000 hektar tanah di Sumsel yang sudah ditetapkan sebagai obyek landreform. "Warga memang sudah mengelola dan menggarap lahan tersebut, dan untuk jaminan bagi mereka, negara membuatkan sertifikat hak milik," kata Ruslan. Program pembagian tanah gratis ini dilanjutkan pada 2008 di empat kabupaten yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas dan OKI. Luasareal yang disiapkan dari hutan produksi konversi ini mencapai 110.000 hektar. "Khusus yang 110.000 hektar ini baru akan dilakukan identifikasi dan validasi 28 Mei mendatang. Karena di lapangan ada sebagian tanah yang sudah digarap warga," ungkap Ruslan. Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman, saat ditemui di kantornya Jl. Kapten A. Rivai, Palembang mengatakan pembagian tanah gratis inimasih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Bisa saja tanah yang diserahkan gratis teknisnya berupa plasma perkebunan. Program pemberian tanah gratis ini tidak bisa hanya satu kali jalan, melainkan harus disertai pembinaan. Warga yang mendapat tanah gratis ini harus dicarikan alternatif kegiatan sehingga mereka tidak harus menunggu cukup lama untuk mendapat produk sebagai hasil dari pengolahan tanah tersebut. "Usaha tanah itu untuk perkebunan dan pertanian, tidak mungkin Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) memberikan tanah itu untuk membangun rumah," kata Syahrial. (tw/djo)