Cengkeh Berbau Tommy Soeharto

Jakarta - Orde Baru terkenal dengan ekonomi monopoli yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga negara. Di bidang cengkeh, Orde Baru membentuk Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC). Ajaibnya, biarpun lembaga negara, ada Tommy Soeharto di sana.Sebelum BPPC berdiri, petani cengkeh bebas menjual langsung kepada pedagang melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Akhir 1990-an, BPPC didirikan melalui Inpres sebagai lembaga perantara, yang memasarkan cengkeh produksi petani ke industri pengguna cengkeh.Hebatnya, sebelum BPPC berdiri, Tommy, sang putra emas penguasa Orde Baru Soeharto ini, mendirikan PT Kembang Cengkeh Nasional (KCN). KCN kemudian menjadi satu dari tiga lembaga yang mendirikan BPPC. Dua lainnya adalah KUD (Inkud) dan sebuah BUMN.Demikian diungkapkan Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Yoseph Suardi Sabda yang mewakili pemerintah dalam persidangan antara Garnet Investment Limited melawan BNP Paribas Guernsey dengan pemerintah Indonesia di Royal Court of Guernsey, Inggris, pada 14-17 Mei 2007."Peraturan menteri membuat BPPC memiliki hak eksklusif untuk membeli cengkeh dari petani dan menyebutkan perusahaan rokok (pengguna utama cengkeh) hanya dibolehkan membeli cengkeh dari BPPC," ujar Yoseph dalam salinan dokumen persidangan yang diperoleh detikcom, Selasa (22/5/2007).Keuntungan dari pembelian dan penjualan itu, berdasarkan Inpres tahun 1992, menjadi Dana Penyertaan Modal (DPM) dan Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP). Dana itu dikelola oleh BPPC, namun harus dibayarkan kembali pada petani."Faktanya dana ini, yang menurut ICW berjumlah hampir Rp 2 miliar, tak pernah dibayarkan, dan akhirnya pemerintah yang memberikan kompensasi pada petani," kata Yoseph.Namun anehnya, meski memonopoli, BPPC kemudian mengalami kesulitan keuangan. "Dalam hal tertentu terkait salah manajemen, namun tak dapat diragukan juga, karena Tommy Soeharto memindahkan sejumlah besar dana BPPC untuk keuntungan pribadinya," kata Yoseph.Bahkan sebelum bubar tahun 1998, BPPC sempat menerima pinjaman dari Bank Indonesia US$ 325 juta. "Dan tetap tak terbayarkan sampai BPPC akhirnya bubar tahun 1998," tandas Yoseph.

(aba/sss)