.webp)
DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP. Supres tersebut dibacakan saat rapat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025.
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang KUHAP," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Puan mengatakan RUU KUHAP merupakan tupoksi dari Komisi III. Puan menyampaikan pembahasan RUU KUHAP akan dilakukan pada pembukaan masa sidang berikutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tatib dan mekanisme yang berlaku ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III, namun baru kami putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR dan pemerintah telah menyetujui tiga RUU untuk menjadi UU. Selain itu, kata Puan, DPR telah menyetujui 12 RUU usul inisiatif DPR.
"DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui 3 RUU untuk menjadi UU dan akan melanjutkan proses pembahasan terhadap 7 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I, di mana 6 di antaranya merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya," jelasnya.
"Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI," imbuh dia.
(amw/maa)
