.webp)
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengecek pajak sejumlah kendaraan dinas di lingkup pemerintahannya. Ada tiga SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang kendaraan dinasnya dicek oleh Rudy hari ini.
"Kita kumpulkan seluruh kendaraan dinas hari ini 3 SKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR. Pertama, kami memastikan pajaknya dibayar, tidak ada yang terlambat," kata Rudy kepada wartawan di Stadion Pakansari, Senin (24/5/2025).
Pengecekan tersebut dilakukan sekaligus untuk menginventarisasi barang milik pemerintah daerah. Kendaraan yang dicek dari motor, mobil, hingga truk dinas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlahnya cukup banyak, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Hari ini dan beberapa hari ke depan, terkait pajak kendaraan bermotor harus tuntas," jelasnya.
Rudy mengatakan ada sejumlah kendaraan yang usianya dikategorikan tua. Apabila kendaraan berusia tua, dia menyebut biaya pemeliharaannya akan lebih besar.
"Ada beberapa kendaraan yang memang usianya sudah tua. Pada saat kendaraan tua, maka biaya pemeliharaan akan cukup tinggi. Maka kita ingin mengikuti pemerintah pusat, di mana sudah tidak ada pengadaan kendaraan bermotor tapi yang adalah sewa," sebutnya.
"Kita akan lihat kemampuan keuangan daerahnya karena APBD sudah ditetapkan untuk 2025. Kita akan lihat nanti saat memasuki APBD berubah," tuturnya.
Dalam pengecekan hari ini, ditemukan satu kendaraan dinas yang pelat nomornya belum diganti. Rudy mengatakan kendaraan tersebut sudah membayar pajak, hanya pelatnya belum diganti.
"Jadi pelat nomornya belum diganti, tapi secara pajaknya sudah berbayar. Itu hanya kelalaian dari pihak yang membawa kendaraan, hanya pelat nomornya menunjukkan 2023 padahal ini sudah 2025," sebutnya.
Rudy menekankan jajarannya untuk taat membayar pajak kendaraan tiap tahun. Dia menjamin adanya sanksi yang diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang tidak taat pajak.
"Pertama tadi kami menyampaikan bahwa yang memegang kendaraan dinas diundang tidak mau hadir, saya minta kendaraan dinasnya dicabut, jangan diberikan. Kedua, apabila ada beberapa menunggak pajak berkali-kali sudah ditegur, kita minta BPKAD memberikan sanksi," bebernya.
Dia juga memberikan catatan terkait kendaraan yang ada di Dinas Kesehatan. Rudy menyoroti banyak kendaraan dinas di RSUD sudah dalam kategori usang.
"Ini kendaraan fasilitas dinas, digunakan untuk melayani masyarakat. Apalagi kita melihat kendaraan dari dinas kesehatan RSUD, justru kendaraannya banyak yang tua-tua, yang di kantornya bagus-bagus," pungkasnya.
Simak juga Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi
(rdh/ygs)
