Tentang Pengucuran KLBI di BPPC yang Disidik Kejagung

- detikNews
Selasa, 22 Mei 2007 21:57 WIB
Jakarta - Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tommy Soeharto dalam penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ke Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). SPDP itu dikeluarkan Direktur Penyidik pada Jampidsus M Salim."Penyidikan KLBI dalam kaitannnya dengan penyalahgunaan," kata Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi di Kejaksaan Agung RI, Jl Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2007).Menurut Salman, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan akan segera memeriksa saksi-saksi. "Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana dan menentukan tersangkanya," imbuhnya.Salman menjelaskan, kasus ini bermula pada 11 April 1992 saat Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres 20/1992 tentang tata niaga cengkeh. Dalam Keppres tersebut diatur agar petani harus menjual cengkeh ke Koperasi Unit Desa (KUD) untuk kemudian dijual ke BPPC.Pemerintah saat itu menetapkan harga cengkeh dengan Inpres No 1/1992 sebesar Rp 7.900 dan Rp 6 ribu untuk setiap kilogramnya. Pemerintah kemudian mengubah harga cengkeh berdasarkan Inpres 4/1996 sebesar Rp 8 ribu setiap kg."BPPC kemudian mendapat pinjaman lunak sebesar Rp 175 miliar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang harus digunakan untuk membeli cengkeh langsung dari petani untuk meningkatkan taraf hidup petani. Namun hanya 30 persen yang digunakan untuk pembelian langsung," tambah Salman.Kerugian negara, lanjut dia, hingga kini masih belum ditentukan karena masih menunggu perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tata niaga cengkeh ini adalah mantan Presiden Soeharto, mantan bos BPPC Tommy Soeharto, mantan Ketua Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid, mantan Menperdag Arifin Siregar, mantan Menteri Muda Perdagangan J Soedrajat Djiwandono, mantan Menperindag T Ariwibowo. Juga mantan Menkeu JB Sumarlin, mantan Menkop Bustanil Arifin, dan mantan Menkop Subiakto Tjakrawerdaja.

(mly/nvt)