JK Bantah Terima Dana DKP, Akuntan Jadi Tameng

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla membantah dirinya pernah menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk kampanye capres dan cawapres pada Pemilu 2004. Sang akuntan pun jadi tamengnya.Menurut Kalla, laporan dana kampanyenya telah dinyatakan legal oleh akuntan."Saya sebagai wapres tidak bisa jadi presiden atau wapres tanpa tanda tangan akuntan. Karena salah satu syaratnya, satu hari atau dua minggu, dana kampanye harus ada bukti dari akuntan bahwa biaya kampanye anda legal," ujar Kalla.Hal ini disampaikan dia saat memberi sambutan di hadapan 250-an akuntan pada Pembukaan Kongres Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2007 di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/5/2007). Hadir dalam acara tersebut Ketua IAI Ahmad Hadibroto dan Kepala BPKP Didi Widayadi.Kalla menambahkan, dirinya akan menunjukkan bukti dari akuntan itu untuk menangkal isu yang menyebutkan kalau dia adalah salah satu penerima dana DKP."Jadi kalau hari ini berputar-putar isu tentang dana kiri kanan, saya coba kasih ini lho bukti dari akuntan" ujarnya.Namun, kalau ternyata ada kesalahan, Kalla mengatakan, akuntan yang mengaudit dana kampanyenyalah yang salah. Seandainya dia dipecat dari Wapres, dia minta akuntan juga dipecat."Itu risiko, jangan Anda cari isinya, tidak mau risikonya," seloroh Kalla disambut gelak tawa peserta."Mau isu dari luar, mau dari mana, enggak ada itu. Benar-benar akuntabel. Tidak ada itu. Kita aman. Terimakasih juga kepada teman-teman akuntan menyelamatkan kita semua," pungkasnya. (irw/sss)