.webp)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tak khawatir mengenai revisi UU TNI atau RUU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI dan merambah ke BUMN. Dasco mengatakan DPR telah membahas RUU TNI bersama aktivis dan telah menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak.
"Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear ya di DPR. Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak," kata Dasco di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Dasco mengatakan DPR telah menerima pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil mengenai RUU TNI. Dia meminta agar tidak ada kekhawatiran di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah jelas. Dan nanti akan diterapkan, baik di pemerintahan, institusi, maupun ya tadi kekhawatiran soal BUMN. Saya pikir nggak usah terlalu khawatir," ujarnya.
Dasco mengatakan BUMN harus dikelola secara profesional. Ketua Harian Gerindra itu menyebut dividen yang dihasilkan BUMN pun harus dijaga dengan baik.
"BUMN ini kan harus dikelola secara profesional. Apalagi kita harus menjaga dividen yang selama ini sudah baik agar tetap menjadi peningkatan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diakibatkan kekhawatiran investor terhadap dwifungsi ABRI.
"Nggak, nggak ada. Kan tadi sudah dipastikan. Tidak perlu ada kekhawatiran dari sisi kesinambungan fiskal," imbuh Misbakhun.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid juga menjelaskan hasil pertemuan pihaknya dengan DPR RI. Dia menyebutkan pihaknya sudah memberikan sejumlah catatan kritis berkaitan dengan RUU TNI.
Lebih lanjut, Usman juga menyebutkan beberapa aktivis atau tokoh lainnya juga menyuarakan terkait dwifungsi militer. Selain itu, ada yang menggarisbawahi soal TNI dilarang berbisnis hingga berpolitik praktis.
"Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasco, dalam akhir pertemuan, bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui Undang-Undang TNI dan tegaknya supremasi sipil, kurang lebih itu," ujar dia.
Simak Video: Komisi I DPR Sepakat RUU TNI Dibawa ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU
