.webp)
Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara mengenai sorotan terhadap Komisi I DPR yang menggelar rapat RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Puan menyerahkan kepada kesetjenan soal aturan tata tertib DPR menggelar rapat di hotel.
"Ya itu tanyakan kepada kesekjenan apakah kemudian itu melanggar atau tidak," kata Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Puan mengatakan tak ada pelanggaran dalam proses pembahasan revisi UU TNI yang memicu polemik. Menurut dia, tak ada hal yang perlu dicurigai publik dalam draf tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan tadi sudah ada konferensi pers bahwa ada 3 pasal yang sebenarnya sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada hal pelanggaran. Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai," ujar dia.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan alasan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah membahas revisi UU TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Indra menyebutkan pelaksanaan rapat panja ini sudah atas izin pimpinan DPR dan sesuai dengan tata tertib.
Indra mengatakan pihak Sekretariat DPR telah melakukan penjajakan terhadap ketersediaan beberapa hotel untuk bisa dijadikan tempat menyelenggarakan rapat panja ini. Selain itu, hotel yang dipilih diutamakan yang memiliki kerja sama government rate dengan harga terjangkau.
"Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," kata Indra kepada wartawan saat dihubungi, Sabtu (15/3).
Simak Video 'Respons Mensesneg soal Rapat RUU TNI di Hotel Digeruduk KontraS':
(fca/gbr)
