Wakil Rakyat: DCA Pertaruhkan Kedaulatan Indonesia

Jakarta - Indonesia diminta tidak mempertaruhkan kedaulatan wilayahnya demi latihan militer dengan Singapura. Termasuk konsekuensi kerusakan lingkungan pembangunanfasilitas militer dan pasca latihan."Ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Apa Singapura juga menanggungnya? Itu kan tidak diatur," tandas anggota Komisi I DPRD dari FPDIP Andreas H Pareirasaat dihubungi di Jakarta, Sabtu (19/5).Hal itu dikatakan Andreas terkait dokumen DCA dan Implementing Arragement antara Indonesia dan Singapura pada akhir April lalu. Disinggung mengenai bantuan Singapura dalam membangun beberapa fasilitas latihan militer di Indonesia.Andreas menyatakan tidak jelas perjanjian soal itu, termasuk apa jaminan setelah 25 tahun fasilitas digunakan. "Rumah saja bisa rubuh setelah 25 tahun. Ada garansi fasilitas itu bisa digunakan dengan baik setelah 25 tahun? Itu kan tak jelas dalam perjanjian. Jadi harus detil dong, jelas apa keuntungan kita," tegasnya.Andreas juga mempermasalahkan ketidakjelasan aturan dalam penggunaan area Bravo untuk latihan bersama tersebut. Justru menurutnya, ketidakjelasan ini akan menimbulkan potensi adanya negosiasi di bawah tangan oleh personel TNI dan Dephan terkait. "Rakyat kan butuh kejelasan ini," tandas Andreas lagi.DCA Pertaruhkan Kedaulatan IndonesiaIndonesia diminta tidak mempertaruhkan kedaulatan wilayahnya demi latihan militer dengan Singapura. Termasuk konsekuensi kerusakan lingkungan pembangunanfasilitas militer dan pasca latihan."Ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Apa Singapura juga menanggungnya? Itu kan tidak diatur," tandas anggota Komisi I DPRD dari FPDIP Andreas H Pareirasaat dihubungi di Jakarta, Sabtu (19/5).Hal itu dikatakan Andreas terkait dokumen DCA dan Implementing Arragement antara Indonesia dan Singapura pada akhir April lalu. Disinggung mengenai bantuan Singapura dalam membangun beberapa fasilitas latihan militer di Indonesia.Andreas menyatakan tidak jelas perjanjian soal itu, termasuk apa jaminan setelah 25 tahun fasilitas digunakan. "Rumah saja bisa rubuh setelah 25 tahun. Ada garansi fasilitas itu bisa digunakan dengan baik setelah 25 tahun? Itu kan tak jelas dalam perjanjian. Jadi harus detil dong, jelas apa keuntungan kita," tegasnya.Andreas juga mempermasalahkan ketidakjelasan aturan dalam penggunaan area Bravo untuk latihan bersama tersebut. Justru menurutnya, ketidakjelasan ini akan menimbulkan potensi adanya negosiasi di bawah tangan oleh personel TNI dan Dephan terkait. "Rakyat kan butuh kejelasan ini," tandas Andreas lagi. (zal/ndr)