Indonesia Tuntut Keadilan dalam Penanganan Flu Burung

Jenewa - Mekanisme penanganan flu burung dalam transfer virus influenza dari negara asal ke WHO terlihat tidak adil. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menginginkan dunia internasional agar bersikap adil. Seruan ini disampaikan Menkes dalam sidang World Health Assembly (WHA) ke-60 di Jenewa, Swiss."Menkes menyatakan praktek yang dilakukan selama ini adalah negara asal virus mengirimkan contoh virus ke pusat kolaborasi WHO untuk dibuat induk vaksin," dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (16/5/2007). Setelah dikirimkan ke WHO, pihak manufaktur multinasional akan memprodukasi dan menyimpan vaksin untuk mengantisipasi terjadinya pandemi.Namun permasalahannya, seringkali vaksin yang diteliti dan dikembangkan di pusat kolaborasi WHO dan dibuat oleh vaksin multinasional sukar diperoleh negara asal virus."Bukan hanya harganya yang tidak terjangkau tetapi juga karena tidak ada lagi persediaan karena sudah diborong oleh negara maju. Hal ini yang dianggap Indonesia ketidakadilan," katanya.Menurut Menkes, ada panduan internasional yang tidak diikuti yakni prinsip pemberitahuan dalam tranfer virus dari negara asal ke pusat kolabarasi WHO. "Bagi Indonesia, praktek ini jelas tidak dapat diterima mengingat panduan itu merupakan kesepakatan internasional," ujarnya.Indonesia dalam WHA, mengajukan rancangan resolusi yang berjudul Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits. Resolusi ini didukung puluhan negara. (mly/gah)