Tim Mawar Jadi Dandim, Mahmil Harus Direformasi

- detikNews
Rabu, 16 Mei 2007 15:20 WIB
Jakarta - Beberapa anggota Tim Mawar Kapassus -- penculik aktivis 1998 -- yang kini malah menjadi Komandan Kodim (Dandim) tidak lepas dari kecaman Imparsial. Manajer Advokasi Imparsial Donny Ardyanto mendesak pemerintah mereformasi mahkamah atau pengadilan militer."Pengadilan militer harus direformasi sebab vonis Tim Mawar tidak jelas apakah benar-benar dihukum," ujar Donny di Kantor Imparsial, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2007).Menurut Donny, masyarakat tidak tahu apakah Tim Mawar benar-banar dihukum atau diumpetin di mana.Donny menilai, nilai-nilai HAM yang menjadi batin kehidupan masyarakat tidak menjadi penilaian Mabes TNI untuk mempromosikan anggotanya ke jabatan empuk.Donny menambahkan, jika anggota Tim Mawar mendapat promosi, dari sisi masyarakat adalah kejahatan, namun bagi Mabes TNI adalah tindakan yang patriotik. "Kita menganggap hal itu sebagai kontroversi, bahwa mereka tetap bisa berkiprah di militer dan menduduki jabatan struktural," jelasnya.11 Prajurit Kopassus yang menjadi anggota Tim Mawar diadili Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta pada April 1999, terkait kasus penculikan 9 aktivis pro demokrasi pada Mei 1998. 5 Prajurit dihukum penjara dan pecat, 6 lainnya dihukum penjara namun tidak dipecat. Upaya banding dilakukan, namun hasilnya tidak diketahui publik.Yang jelas, sekarang para mantan perwira Tim Mawar kini memiliki jabatan yang lumayan tinggi dengan pangkat letnan kolonel (Letkol). Rata-rata mereka menjabat Komandan Kodim (Dandim).Misalnya saja, Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) saat ini menjabat Dandim 0719/Jepara, dan Kapten Inf Untung Budi Harto menjabat Dandim 1504/Ambon. Padahal keduanya masing-masing dihukum 20 bulan penjara dan pemecatan dari kesatuan TNI.Kapten Inf Dadang Hendra kini menjabat sebagai Dandim 0801/Pacitan dan Kapten Inf Djaka Budi Utama menjabat Komandan Yonif (Dan Yon) 115/Macan Lauser. Keduanya masing-masing dihukum 1 tahun 4 bulan penjara namun tidak dipecat dari kesatuan TNI.

(nik/nrl)