.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan terkait biaya retret kepala daerah yang baru dibayarkan Rp 2 miliar. Bima menegaskan tidak ada persoalan mengenai ketersediaan anggaran retret kepala daerah.
"Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan. Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi," kata Bima Arya di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Bima mengatakan dana untuk retret kepala daerah tersedia. Namun, Bima mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun laporan terlebih dulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran," ujarnya.
"Tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku," sambungnya.
Bima memastikan dalam waktu dengan persoalan itu akan segera diselesaikan. Namun, Bima belum dapat menjelaskan kapan tepatnya hal itu akan diselesaikannya.
"Dalam waktu dekat tentu nggak terlalu lama, ini kan masalah tahapan-tahapan penyelesaian harus sesuai dengan regulasi," tuturnya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya buka suara soal pendanaan retret kepala daerah menggunakan APBN yang disorot. Tito mengatakan biaya retret kepala daerah belum sepenuhnya dibayar.
"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjar, sekitar lebih kurang Rp 13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliaran," kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).
Lihat juga Video 'Kesan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Setelah Ikut Retret di Magelang':
(amw/rfs)
