.webp)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti acara workshop, focus group discussion (FGD), hingga kunjungan kerja (kunker) pemerintah yang kerap diselenggarakan di hotel. Menurutnya, kegiatan seperti itu banyak menjadi celah praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Sara dalam acara bedah buku bertajuk 'Prabowo Subianto: Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial'. Dia mulanya menyebut kerap dicurhati oleh rekan-rekannya yang bergerak di industri perhotelan buntut kebijakan efisiensi yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain," kata Sara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biasanya yang ngisi itu pemerintah yang, pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ," lanjutnya.
Karena itu, kata Sara, banyak yang tak suka akan kebijakan efisiensi. Sebab, akan menutup peluang melakukan praktik curang.
"Jadi, ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standardisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka," ungkapnya.
"Banyak orang suka, karena dengan efisiensi anggaran yang artinya kita harus tarik ikat pinggang, dan harus berpikir out of the box dibanding dari business as usual," lanjut dia.
Di sisi lain, Waketum Partai Gerindra itu mengatakan Prabowo memiliki visi dan prinsipnya jelas dalam memimpin. Salah satu yang pasti, katanya, dalam hal penegakan hukum.
Dia menyebut lagi-lagi banyak oknum yang kalang kabut karena visi Prabowo itu. Padahal Sara menganggap hal itu memang merupakan momen 'bersih-bersih' yang diinisiasi Prabowo.
"Sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut, karena jelas beliau itu hukum harus ditegakkan, jaksa, hakim, silakan. Siapa pun yang melanggar, sikat, dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It's a clear message. Pesan yang jelas dan nggak semua orang suka," jelas dia.
Terlebih, lanjutnya, Prabowo selalu berjalan atas dasar Pancasila dan undang-undang. Dia juga mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi jika apa yang dilakukan Prabowo di luar perintah undang-undang.
"Prinsip beliau jelas, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Tinggal itu didalami, kalau apa yang beliau sampaikan itu melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, then you have a right untuk menantang," tegas Sara.
"Tapi kalau tidak, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang silakan diubah dulu. Tapi pegangan beliau itu," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Wakil Ketua DPR Harap Prabowo Gaet Investor dari Kunker di Luar Negeri':
(ond/maa)
