Upacara Harkitnas Diundur, F-PDIP DPRD Jatim Protes

Surabaya - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jawa Timur memprotes penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang digelar Senin 21 Mei 2007. Menurut F-PDIP dalam pandangan umumnya di dalam rapat paripurna, pelaksanaan Harkitnas tidak sesuai dengan sejarah. "Itu adalah pragmatisme sejarah. Seharusnya Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada hari Minggu 20 Mei 2007," kata Rachmawati P Sutantri anggota FPDI-P yang membacakan pandangan umum di dalam rapat paripurna di DPRD Jatim Jl. Indrapura, Surabaya, Selasa (15/5/2007). Rachmawati menambahkan, jika digelar Senin 21 Mei, berarti melupakan sejarah, apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda rasa krisis nasionalisme dan kebangsaan. Menanggapi protes tentang pelaksanaan Harkitnas, Gubernur Jatim Imam Utomo menjelaskan, mengingat tanggal 20 Mei jatuh pada hari Minggu, maka upacara peringatan dilakukan hari Senin. "Seluruh Gubernur di Indonesia melaksanakan hari itu," kata Imam di hadapan para anggota dewan Jatim. Yang penting, lanjut dia, bukan hari atau tanggal pelaksanaan, tapi inti dari peringatan itu. "Namun bukan berarti tanggal atau harinya diubah, jiwa kita akan merosot," kata dia yang disambut tepuk tangan anggota dewan. Lebih lanjut Imam menjelaskan, penetapan Harkitnas itu turun dari pusat dan ditandatangani oleh Menkominfo yang saat itu ditandatangani oleh Sofyan Djalil. "Ini penjelasannya, bukan dari Provinsi yang mengada-ada, tapi dari pusat," jelas dia. Imam Utomo juga meraba-raba upacara Kebangkitan Nasional tersebut diundur karena long weekend. (fat/asy)