.webp)
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mengkritisi penetapan tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diisi kurang lebih 25% kader PSI. Daniel Johan mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni jangan sampai FOLU Net Sink justru jadi 'proyek basah'.
"Yang utama transparansi dan kompetensi perekrutan harus dijalankan, apalagi di tengah Presiden melaksanakan efisiensi anggaran tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantasis akan menjadi sorotan publik, jangan sampai rakyat melihat kental dengan konflik kepentingan," kata Daniel Johan saat dihubungi, Jumat (7/3/2025).
Daniel mengatakan rekrutmen pejabat harusnya sesuai dengan keahlian. Dia mewanti-wanti peluang FOLU Net Sink menjadi sekadar 'proyek basah' Kementerian Kehutanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rekrutmen pejabat/pegawai harus sesuai dengan keahliannya jangan sampai jabatan hanya diisi oleh orang tanpa adanya latar belakang yang memahami tupoksi dalam hal ini soal kehutanan. Jangan Sampai FOLU Net Sink jadi 'proyek basah'," ucap dia.
Ketua DPP PKB ini juga menegaskan program ini merupakan ujian bagi Indonesia. Menurutnya, jika ini dikelola sembarangan, maka hanya sekadar menjadi ilusi.
"Ini akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global. Jika program sepenting ini dikelola dengansembarangan maka target netral karbon 2030 hanya akan jadi ilusi. Publik harus terus mendesak transparansi, karena krisis iklim tidak bisa ditawar dan komitmen menjaga hutan adalah komitmen bersama," ujarnya.
Daniel pun memastikan Komisi IV DPR akan mendalami soal polemik FOLU Net Sink tersebut saat rapat dengan Menhut. "Nanti dalam rapat dengan Komisi IV DPR akan diperdalam terkait dengan pengawasan terhadap penggunaan dana dari kegiatan FOLU Net Sink tersebut. Selama ini tidak ada penjelasan terkait kegiatan apa yang dijalankan terutama oleh BPDLH. Kita ingin dana dari BPDLH dimanfaatkan untuk menguasai persoalan kerusakan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, memberi dana bagi masyarakat yang memang menjaga hutan, berjibaku mengatasi persoalan karthutla, bukan untuk menggaji pejabat hingga puluhan juta per bulan apalagi tanpa kompetensi yang mumpuni," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Dia menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," ungkapnya.
Simak juga Video 'Hadapi Tantangan Perubahan Iklim dengan Pendekatan FOLU Net Sink':
