.webp)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah menggelar rapat membahas pendanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada, termasuk di Papua. Tito mengatakan bahwa Papua yang semula mengajukan PSU menggunakan APBN, kini dinyatakan mampu pakai APBD.
"Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang nggak efisien daerah itu. SPJ-nya saya minta kurangin, untuk hal-hal yang nggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU," kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).
"Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyebut ada beberapa kabupaten menyatakan tidak mampu membiayai PSU pilkada. Namun, kata dia, akan didahulukan di-backup oleh APBD pemerintah provinsi.
"Untuk melalui APBD, ada beberapa kabupaten tidak mampu. Kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup," katanya.
Tito menjelaskan, 6 dari 14 daerah yang sebelumnya menyatakan tak mampu membiayai PSU dengan APBD, kini sedang dihitung kembali oleh pemerintah pusat.
"Ada, bukan nggak mampu, masih menghitung kembali dari 14 PSU seluruhnya, ada 10 sebagian. Sebagian dibayar APBD, kalau yang 14 lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 (daerah) yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin," ujarnya.
Lihat juga Video: MK Diskualifikasi Yermias Bisai, Minta Pilgub Papua Diulang
