.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan pihaknya sedang melakukan koordinasi perumusan substansi kewenangan dari Dewan Aglomerasi. Dia mengatakan kehadiran Dewan Aglomerasi nantinya untuk memastikan perencanaan pembangunan wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Nanti ini Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan terkait dengan perumusan substansi dari kewenangan Dewan Aglomerasi," kata Bima Arya kepada wartawan di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).
"Jadi Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan, pembangunan daerah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berjalan dengan baik," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menjelaskan, fokus utama pembangunan dari kewenangan Dewan Aglomerasi ini utama terkait pencegahan bencana. Dia mengatakan sebelum ada dewan aglomerasi, terdapat sebuah forum Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) untuk menyelesaikan masalah-masalah di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur).
"Utamanya adalah mencegah bencana. Dulu kami ada forum BKSP namanya. Nah ini yang akan direvitalisasi supaya lebih bergigi gitu loh. Karena kalau enggak, akan berulang terus, ketika bencana ngumpul. Ini harus dibenahi dari mulai perencanaan," jelas Bima.
Dia menjelaskan, perumusan substansi kewenangan Dewan Aglomerasi semestinya bisa selesai dengan tempo waktu yang tidak lama. Dia mengatakan rumusan tersebut akan diselesaikan tahun ini.
"Ya harusnya tidak terlalu lama, karena kita membutuhkan itu untuk sinkronisasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ini kan sedang disusun RPJMD ya," terang Bima.
"Nah, harusnya aglomerasinya juga masuk di momentum yang tepat gitu untuk sama-sama melakukan sinkronisasi RPJMD pemerintah daerah seputar Jakarta. Ya awal tahun inilah," imbuhnya.
Simak juga Video 'Kemendagri Mau Cek Dulu Kemampuan APBD untuk Danai Pilkada Ulang':
(jbr/jbr)
