.webp)
Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar rapat bersama persiapan pelaksanaan haji 2025. Menag menjelaskan bahwa sedang berjuang meminta pemerintah Arab Saudi agar bisa menambah pendamping haji.
Nasaruddin menjelaskan bahwa ada sekitar 1.000 hingga 1.500 jemaah lansia berisiko tinggi dan difabel disertai pendamping. Menag meminta pemerintah Saudi agar pendamping haji tak dibatasi 2.000 orang.
"Estimasi 1.000-1.500 dari jemaah lansia, risiko tinggi dan difabel itu beserta dengan pendamping. Nah ini lah yang kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya," kata Nasaruddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menag telah memberikan alasan ke Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Salah satu alasannya terkait dengan penggunaan bahasa kepada Jemaah haji Indonesia.
"Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini," kata dia.
"Kan yang tahu bahasa jemaah haji kami adalah orang kami sendiri, tidak mungkin bahasa Arab mereka itu," tambahnya.
Jika ada pendamping haji yang cukup, kata Menag, maka akan memudahkan tugas pemerintah Saudi. Menag meyakini bahwa penambahan kuota pendamping haji dapat meringankan beban Saudi.
"Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia karena kalau tidak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia," sebutnya.
Lihat juga Video: Menag Masih Lobi Penambahan Kuota Pendamping Haji 2025
