.webp)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang dilaporkan ke KPK. Prasetyo Hadi menegaskan retret kepala daerah sudah berjalan sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.
Untuk diketahui, laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada Jumat (28/2). Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan kegiatan itu diduga melanggar aturan.
Pihaknya melakukan penelitian dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang menjadi pelaksana retret. Sebab, disebutnya, kalau PT tersebut memiliki korelasi dengan kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan," kata Feri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," tambah dia.
Sementara, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Annisa Azahra menyebut kegiatan retret itu dilaporkan karena adanya dugaan konflik kepentingan. Sebab petinggi dari PT Lembah Tidar Indonesia diduga adalah anggota partai.
"Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata dia.
Annisa mengatakan ada ketidaktransparanan dalam proses pemilihan tender. Menurutnya hal itu telah melanggar terkait aturan pengadaan barang dan jasa.
"Sehingga ini melalui penunjukan yang juga tidak terbuka dan juga secara tidak transparan dimana ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa," tuturnya.
Mensesneg Tegaskan Tak Ada yang Dilanggar
Prasetyo Hadi mempersilakan jika ada pihak yang melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK. Ia menekankan retret kepala daerah sudah sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.
"Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Prasetyo memastikan penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan tahapan penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka.
"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Simak juga Video 'Pantun Gibran di Retret Kepala Daerah: Perintah Presiden Dipatuhi Dong':
