Korban Lumpur Diminta Stop Mogok Makan dan Merantai Diri

Surabaya - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meminta warga korban lumpur untuk menghentikan aksi mogok makan dan merantai diri yang dilakukan sejak Jumat pekan lalu."Segera hentikan, ambil jadup (jatah hidup) dan uang kontrak," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Hisjam Rosidi, kepada detikcom di sela-sela seminar "Mencari solusi penyelesaian dampak sosial yang ditimbulkan oleh bencana lumpur Lapindo" di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (14/5/2007).Hisjam memastikan, pemerintah tidak akan lari dari tanggung jawab atas masalah ini. "Pemerintah menjamin Lapindo akan membayar uang muka 20 persen pada warga korban lumpur dan membayar ganti rugi," tuturnya.Hisjam menilai tuntutan warga yang meminta uang ganti rugi dibayar tunai dan dilanjutkan dengan aksi mogok makan sudah tidak masuk akal. Tuntutan itu melanggar Perpres 14/2007. Pemberian ganti rugi dilakukan secara bertahap.Hisjam menambahkan, tugas pemerintah Sidoarjo itu sudah selesai, pada bulan April lalu. "Pada bulan Mei ini seharusnya warga sudah harus meninggalkan Pasar Baru Porong," ungkapnya.Namun warga, kata Hisjam, masih bersikukuh dan menolak uang kontrak. "Kita serba salah dalam bersikap. Diberi deadline nanti warga marah-marah," ujar Hisjam.Saat ini jumlah warga yang berada di luar penampungan sebanyak 650 kepala keluarga (KK). Masing-masing KK mendapatkan Rp 5 juta untuk kontrak selama 2 tahun dan jadup sebesar Rp 300 ribu selama 9 bulan dan biaya pindah rumah sebesar Rp 500 ribu.Vice President Human Resources and Relations Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teryana mengaku prihatin dan menyesalkan aksi mogok makan. "Saya berharap aksi mogok makan dan merantai diri hentikan saja. Itu tidak gunanya," ujar Yuniwati.Yuniwati menyarankan, lebih baik warga mengambil uang kontrak dan jadup. Jika mereka mengambil uang kontrak, akan lebih mudah menjalani hidup. "Mereka bisa menata hidupnya kembali," harapnya. (mar/umi)