.webp)
Pemerintah Provinsi Banten sedang berkoordinasi dengan semua pihak terkait penanganan arus mudik Lebaran 2025. Menurut Gubernur Banten Andra Soni, program bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bisa mengurai masalah kemacetan.
"Menjelang mudik, salah satunya, kita akan koordinasi, hari Rabu (5/3), dengan Pak Menhub. Kita tunggu terkait dengan work from anywhere. Kalau bisa dijalankan, otomatis saya meyakini kepadatan arus mudik nanti bisa (diurai)," ujar Andra Soni di Mapolda Banten, Senin (3/3/2025).
"Tapi, kita akan koordinasikan semuanya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Pemprov sudah mulai berkoordinasi dengan Polda Banten berkaitan dengan penanganan arus mudik. Dia menegaskan akan berkolaborasi dengan Polda Banten untuk menangani beragam masalah di masyarakat.
"(Pembahasan) sudah mulai jalan. Sebenarnya ada dinas-dinas terkait, sudah koordinasi di Polda. Sebelum saya selesai retret (28/2), kan ada kegiatan koordinasi, rakor, dan insyaallah kolaborasinya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam rangka menghadapi bulan puasa dan lebaran nanti," katanya.
Sebelumnya, Menko PMK Pratikno melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu mengenai pertimbangan penerapan kebijakan WFA selama periode 24-28 Maret 2025.
Dalam keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Senin (20/1), rencana WFA selama 24-28 Maret 2025 itu diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik. Dalam pertemuan itu, Menko Pratikno juga menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak swasta dan kementerian/lembaga (KL) dalam menyelenggarakan program mudik gratis.
"Mengenai work from anywhere itu, ada beberapa pihak yang harus kita ajak duduk bersama," kata Pratikno di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Pratikno mengatakan WFA untuk ASN akan dibahas bersama Kementerian PAN-RB. Adapun rencana WFA untuk pekerja swasta perlu dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian.
"Satu, kalau itu terkait dengan ASN, lead-nya ada di KemenPAN-RB. Tetapi kalau nanti itu terkait dengan swasta, adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian," katanya.
(aik/gbr)
