Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, ketahanan pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan pupuk khususnya pupuk subsidi, karena proses pertanian untuk menghasilkan bahan pangan selalu membutuhkan pupuk.
"Pupuk ini selalu ada 2 aspek. Aspek yang pertama adalah ketersediaan, pupuk itu harus tersedia di tempat-tempat petani menanam dan di saat petani membutuhkan. Yang kedua tentu keterjangkauan," ujar Rahmad dalam program Blak-blakan detikcom (27/2/2025).
Terkait isu kelangkaan pupuk subsidi, Rahmad menjelaskan hal tersebut terjadi bukan karena ketiadaan stok pupuk, melainkan karena adanya kekeliruan pola distribusi pupuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pupuknya sebenarnya tidak langka, tetapi penyalurannya kadang-kadang harus menunggu regulasi, dan itu sudah kita terobos jadi sudah tidak terjadi distorsi. Kalau dulu cara meng-arrange (red; mengatur) pupuk subsidi yang berdasarkan anggaran dulu baru volume, kalau sekarang volume dulu baru anggaran, jadi memberikan kepastian," kata Rahmad.
"Januari tanggal 30 kemarin keluar Perpres nomor 6 tahun 2025, tentang perbaikan tata kelola pupuk subsidi ini. Perbaikan tata kelola pupuk subsidi ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan aksesibilitas pada pupuk. Jadi disimplifikasi banyak aturan, kalau dulu banyak aturan," lanjut Rahmad.
Untuk memastikan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran, PT. Pupuk Indonesia kini memiliki aplikasi 'I-Pubers'. Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau proses penebusan pupuk subsidi di kios-kios secara real time, dan memiliki data siapa saja petani yang menebus pupuk subsidi.
"Dengan ini kita bisa real time, by name, by address. Jadi keliatan yang menebus siapa, keliatan KTP-nya, orang yang menebus kita foto. Untuk memastikan transparansi dan tepat sasaran, jadi tidak ada penyelewengan," tegas Rahmad.
Ingin tahu penjelasannya secara lengkap? Saksikan secara eksklusif hanya di program Blak-blakan detikcom dalam kanal 20detik.
(ppy/ppy)