.webp)
Presiden Prabowo Subianto memberi jaminan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia yang mengelola uang triliunan dapat diaudit oleh siapa pun. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Surya Sulisto, memuji jaminan dari Prabowo tersebut.
"Itu sudah sesuai perintah undang-undang. Di UU-nya itu bisa diaudit oleh BPK," kata Adisatrya, yang berasal dari Fraksi PDIP kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Dia meyakini Danantara bakal dikelola dengan baik. Apalagi, menurut dia, Kapolri, Jaksa Agung, hingga KPK juga termasuk dalam Dewan Pengawas Danantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dewasnya saja ada Kapolri, Jaksa Agung, Kemenkeu, KPK, BPK, BPKP, PPATK," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan. Prabowo juga menyebutkan Danantara harus bisa diaudit oleh siapa pun.
"Danantara Indonesia, untuk itu, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksananya dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Dewasnya dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani pun menjamin Danantara dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.
"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Simak juga Video 'Danantara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo':
