.webp)
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketua MPR Ahmad Muzani dan para menteri Kabinet Merah Putih pun merapat ke Istana.
Peluncuran dilakukan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). Sejumlah menteri, kepala badan, dubes negara sahabat hingga tamu negara tiba di kompleks Istana.
 Menteri Pariwisata Widiyanti Putri (Rolando/detikcom) |
Para menteri yang telah terlihat tiba di Istana antara lain Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Wamenkomdigi Nizar Patria, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wamen Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, hingga Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam UU BUMN, struktur Danantara terdiri dari dua bagian, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana. Dewan pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan atas operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.
 Mendes Yandri (Rolando/detikcom) |
Dalam salah satu sisipan pasal baru disebutkan Danantara sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.
Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.
Prabowo pernah menyatakan Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal besar di Indonesia. Badan investasi ini diharapkan operasionalnya bakal mirip seperti holding Temasek dari Singapura. Danantara akan mengelola aset USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun.
Simak juga Video Prabowo Luncurkan Danantara 24 Februari, Komisi VI: Kami Mendukung
