.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant, Rorotan, Jakarta Utara, bisa diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pramono mengatakan RDF Rorotan memiliki kapasitas pengolahan nomor 1 di dunia.
"Salah satu persoalan yang serius Jakarta adalah masalah lingkungan, (RDF) Rorotan harusnya sudah bisa diresmikan pemerintah. Saya akan usul diresmikan oleh Bapak Presiden, karena ini pertama kali RDF yang ada di Indonesia yang kapasitasnya sebenarnya nomor 1 di dunia," ujar Pramono dalam pidato perdananya di paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Sebagai informasi, RDF Rorotan didesain untuk mengolah sampah dengan kapasitas 2.500 ton sampah per hari atau sekitar 30 persen sampah Jakarta. RDF dibangun di atas lahan seluas 7,87 hektare dengan fasilitas Hanggar Utama Pengolahan Sampah yang dilengkapi fasilitas penunjang, seperti laboratorium, jembatan timbang, pencucian truk, workshop, dan pemadam kebakaran. RDF ini akan mengolah sampah dari 16 kecamatan di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan setelah uji coba sampai April mendatang, RDF Rorotan bisa diresmikan. Terkait masalah bau, Pramono mengatakan akan berupaya mengurangi aroma tak sedap.
"Untuk itu, saya akan mengusulkan untuk diresmikan Bapak Presiden, mudah-mudahan setelah uji coba sampai April ketika sekarang masih ada komplain masalah bau, mudah-mudahan bisa dikurangi dan sebagainya. Nanti akan dikerjakan bersama-sama," ucapnya.
Dalam pidatonya itu, Pramono juga ingin menyempurnakan KJP dan KJMU. Dia akan menerapkan lagi KJP seperti yang dilakukan di era Ahok dan Anies Baswedan.
"Persoalan di lapangan tentunya sungguh sangat memprihatinkan banyak yang dulu dapat tiba-tiba tak dapat, untuk itu saya akan berusaha keras mengembalikan KJP seperti pada periode terakhir yang dilakukan bapak Gubernur Anies Baswedan dan Ahok pada waktu itu, jumlahnya 520 ribu," kata Pramono.
Dia berharap dukungan dari jajaran Pemprov DK Jakarta dan DPRD. Menurut dia, penyelesaian KJP juga tak boleh lagi hanya di satu kecamatan.
"44 kecamatan harus ada yang menyelesaikan KJP tersebut," ucapnya.
(idn/imk)
