.webp)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kunjungan empat bupati terpilih dari Jawa Timur (Jatim) di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, hari ini. Mereka adalah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Jombang Warsubi, dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris.
Kepada para bupati terpilih yang akan dilantik di Istana Negara, Gus Ipul mengajak langsung tancap gas membantu memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini diyakini akan mengakselerasi program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
"Dengan provinsi dan kabupaten bersama Kementerian Sosial (Kemensos) kita bergandengan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai sosok yang berpengalaman menjadi kepala daerah, Gus Ipul menyebutkan standar pelayanan minimal yang harus dibuat para kepala daerah baru ini fokus pada lima hal. Yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.
"Lima itu diimbangkan, tapi dimulai dari bidang sosial," katanya.
Gus Ipul mengatakan Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran, dan program lainnya ke Jombang, Jember, Lamongan, dan Probolinggo. Adapun jumlahnya untuk Jember sebanyak Rp1 triliun, Lamongan sebesar Rp 600 miliar, Probolinggo sebesar Rp 850 miliar, dan Jombang sebesar Rp 650 miliar.
Namun, Gus Ipul mengingatkan semua ini akan lebih optimal jika dibarengi dengan data presisi sehingga bantuan tepat sasaran.
"Jadi, bukan masalah uangnya. Kalau kerja sendiri, tidak ada artinya. Nanti kita bareng. Ini penting mensinkronkan," ujarnya.
Dia mengatakan Presiden Prabowo kini menekankan pemberdayaan. Sehingga, warga miskin tidak hanya menerima bantuan sosial saja.
"Kita bikin proses bisnis yang bisa ditiru kabupaten atau kota," tuturnya.
Gus Ipul menuturkan dalam mengentaskan kemiskinan lewat bantuan sosial dan pemberdayaan, Presiden Prabowo juga meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja berdasarkan DTSEN. Menurutnya, pemda juga memiliki peran untuk memutakhirkan DTSEN tersebut.
"Kita punya saluran partisipasi, kita bikin mekanisme," ungkapnya.
Dia mengatakan DTSEN bisa dimutakhirkan lewat jalur formal. Yaitu lewat RT/RW, desa, dinas sosial, hingga bupati. Lalu, data dari bupati tersebut dikirimkan ke Kemensos dan diproses di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tiap tiga bulan kita kembalikan ke bupati," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga menyebutkan pemutakhiran DTSEN bisa dilakukan masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Masyarakat hanya perlu melampirkan data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti.
"Supaya penurunan kemiskinan bisa signifikan," tuturnya.
Terkait hal ini, para bupati menyambut baik ajakan kerja sama Gus Ipul.
"Prinsipnya, kita siap," kata Bupati Probolinggo Muhammad Haris.
Tonton juga Video: Upaya Pemerintah Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia
(prf/ega)
