.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerahkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kepada warga Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Nusron mengatakan warga bisa menggunakan HGB itu dalam jangka waktu hingga 80 tahun.
Nusron menjelaskan, dengan penerbitan HGB kepada warga Kampung Nelayan Muara Angke, warga mendapat kepastian hukum. Dia mengatakan warga mendapatkan perlindungan atas pengelolaan bangunan di atas tanah hak pengelolaan (HPL) milik Pemprov DKI Jakarta.
"Untuk apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian, bahwa dia punya hak atas tanah, meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai dengan legal standing yang kuat," kata Nusron di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron juga menjelaskan bahwa kepemilikan HGB dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan dengan HGB bisa diperpanjang dan diperbarui hingga 80 tahun.
"Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun," katanya.
Dia juga menjelaskan, HGB setara dengan sertifikat hak milik (SHM) dalam hal dapat diperjualbelikan. Meski demikian, HGB memiliki jangka waktu tertentu.
"Itu udah hampir sama kayak SHM, dan bisa diperjualbelikan juga, bisa jadi hak tanggungan juga, cuma dibatasi waktu 80 tahun," katanya.
Menurut Nusron, jika jangka waktu penggunaan HGB telah habis, warga bisa mengajukan HGB kembali, tetapi hal itu berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan, yakni Pemprov DKI Jakarta.
"Nah, 80 tahun nanti ke depan bagaimana? Ya tinggal nanti anaknya atau siapa boleh mengajukan lagi, tapi tergantung dengan pemegang HPL, yaitu Pemprov, Gubernur pada masa itu nanti," ucapnya.
(rdp/rdp)
