Tak Satu Pun Parpol Realisasikan Ancamannya pada SBY

Jakarta - Partai-partai politik masih hanya berani dalam taraf mengancam dalam merespons reshuffle kabinet SBY-JK. Tidak satu pun parpol yang berani merealisasikan ancamannya untuk menarik dukungan terhadap SBY-JK, termasuk parpol yang dikurangi jatahnya di kabinet. Golkar yang notebene 'impas' malah mengucapkan terima kasih kepada SBY. Seusai Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet pada Senin (7/5/2007) lalu, tak ada satu pun parpol pendukung pemerintahan SBY-JK yang galak. Padahal, sebelum pengumuman reshuffle, parpol-parpol berlomba untuk memberikan ancaman akan menarik dukungan kepada pemerintahan SBY-JK bila jatah menterinya dikurangi. Yang cukup menjadi sorotan selama ini adalah Partai Golkar. Namun, ucapan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) sudah menjadi gong-nya. Seusai memimpin rapat di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/5/2007) malam, JK mengucapkan terima kasih kepada SBY atas tambahan 1 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). SBY mengangkat Ketua DPP Golkar Andi Mattalata sebagai Menteri Hukum dan HAM. Ucapan terima kasih Golkar ini sangat berbeda dengan isu yang beredar selama ini. Bahwa, Golkar kecewa berat karena dari banyak kader yang disodorkan, hanya 1 orang yang diangkat SBY. Itu pun sebenarnya impas saja. Sebab, Andi Mattalata menggantikan Hamid Awaludin, sementara Hamid merupakan 'anak didik' JK. Nama-nama lain, seperti Muladi, Theo Sambuaga, dan Burhanuddin Napitupulu tak masuk dalam kabinet. Sebelumnya, para pengurus Golkar ikut menekan SBY dalam perombakan kabinet. Golkar yang merupakan parpol pemenang pemilu ingin jatah lebih besar sebagai menteri di kabinet. Ancaman Golkar akan mengevaluasi dukungan kepada pemerintah juga telah menghiasi media massa. Namun, ternyata ancaman itu berakhir dengan ucapan terima kasih. Partai Bulan Bintang (PBB), yang mendapat pengurangan jatah di kabinet, juga melemah. Padahal, menjelang pengumuman reshuffle, PBB memberikan ancaman keras kepada SBY bila Yusril Ihza Mahendra dicopot. Dan setelah Yusril benar-benar dicopot, PBB tak kuasa memperlihatkan gigi taringnya. PBB menerima keputusan Presiden, meski kecewa. PBB tetap berada di dalam barisan SBY-JK, meski saat ini hanya menempatkan MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan. PPP juga sempat memberikan ancaman kepada SBY bila kadernya, Saifullah Yusuf, diberhentikan. Tapi, riak-riak ancaman di PPP ini tidak berlangsung lama. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah 'merayu' para anggotanya agar tidak mempersoalkan reshuffle kabinet. Menurut Suryadharma, PPP kecewa, namun tetap mendukung pemerintahan SBY-JK secara kritis. Padahal, seharusnya PPP juga tidak perlu kecewa, karena kursi yang diduduki Saifullah Yusuf awalnya memang jatah PKB, bukan PPP. Ancaman PKB yang juga akan mengevaluasi dukungan terhadap SBY-JK jelas terhenti setelah Sekjen PKB Lukman Edy ditunjuk SBY menggantikan Saifullah Yusuf. PKB merasa SBY telah menuruti kemauannya. PKB tidak mempersoalkan reshuffle kabinet, karena jatah kursi menterinya tak dikurangi. PKB memiliki Erman Soeparno yang duduk di Menakertrans dan Lukman Edy di Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. PAN juga sempat menyampaikan ancamannya bila Hatta Rajasa dicopot, meski tidak segarang partai-partai lain. Kini PAN malah tersenyum, karena Hatta malah diangkat sebagai Mensesneg, suatu jabatan yang prestisius. PAN tidak berkoar-koar lagi, meski hanya memiliki jatah satu kursi di kabinet. Pengangkatan Hatta sebagai Mensesneg tidak dibayangkan PAN sebelumnya. PKS yang mendapatkan tiga jatah kursi di kabinet juga sama. Sejumlah kader PKS mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada SBY-JK. Tapi, ternyata SBY tidak mengganti satu pun menteri dari PKS. PKS pun bersyukur dan tetap berada di barisan SBY-JK. Yang relatif adem ayem adalah Partai Demokrat dan PKPI. Para menteri dari dua parpol ini memang tidak diusik SBY. PKPI yang merupakan partai bersuara kecil tetap mendapatkan dua kursi menteri, Rachmat Witoelar sebagai Menneg LH dan Meuthia Hatta sebagai Menneg Pemberdayaan Perempuan. (asy/asy)