Andi Mattalata Ditantang Ungkap Pelanggaran Hamid

Jakarta - Menkum HAM baru Andi Mattalata harus segera membuka berbagai dokumen kasus pengadaan alat sidik jari, pencairan uang dan pemberian remisi Tommy Soeharto. Ini penting untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan Menkum HAM lama Hamid Awaludin."Tugasnya sangat sederhana buka semua dokumen yang ada di Depkum HAM. Buka semuanya, automatic identification fingerprints system (AFIS), lalu pencairan uang dan remisi Tommy. Mau nggak begitu Andi Mattalata," tantang Ketua YLBHI Patra M Zein di Kantor YLBHI, Jalan Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2007).Patra menilai pemberian remisi terhadap Tommy sangat janggal. "Kita dulu minta agar Abu Bakar Ba'asyir diberi remisi susahnya minta ampun. Remisi beberapa kali saja tidak dikasih. Buka itu semua," katanya.Dia mengungkapkan, dalam pemberian remisi tentunya ada legal opinion. Sebab jika tidak ada legal opinion, maka remisi itu ngawur. "Masak Hamid membuat kebijakan tidak ada legal opinion-nya. Jadi bola panas ada di Andi Mattalata," tukasnya.Patra menilai, pemberian izin remisi Tommy oleh Hamid tentunya atas seizin Presiden SBY. Hal yang mustahil jika SBY tidak tahu soal pemberian remisi itu. "Ibarat pembantu kalau nggak izin sama majikan sudah lama dia dipecat. Kita aja kalau ada pembantu pakai telepon tanpa izin, besoknya dipecat," tandasnya. (mar/nrl)