.webp)
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.
"Sekarang sudah final, sudah ada inpresnya," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dalam keterangan tertulis Jumat (14/2/2025).
DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sudah final, data tersebut masih bersifat dinamis. Sehingga, Kemensos bersama BPS akan terus melakukan pemutakhiran secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
Gus Ipul, panggilan akrabnya, mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji petik di lapangan sebagai langkah berikutnya setelah Inpres DTSEN turun. Kemensos akan menjalin kerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
"Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi," ucap Gus Ipul.
Ia juga memastikan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN setiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyiapkan hotline, monitoring dan mengevaluasi.
"Di satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan," katanya.
Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS.
"Kita buat protokolnya," katanya.
Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
"Karena adanya pemutakhiran tersebut," tutur Gus Ipul.
Gus Ipul juga merespons soal adanya bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, bansos yang tidak tepat sasaran tersebut menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu," ucapnya.
Selain itu, dia juga mengatakan selama tiga bulan terakhir Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
"Kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka," kata Gus Ipul.
Simak juga Video: Pemerintah Jamin Efisiensi Tak Ganggu Bansos & Layanan Publik
(prf/ega)
