.webp)
Komisi Yudisial (KY) menerapkan metode bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) satu hari kerja dalam sepekan. Metode ini diterapkan untuk berhemat menyusul kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Adapun WFA dimulai Jumat (14/2/2025) ini. WFA dilakukan agar bisa menghemat daya listrik.
"Betul, ada WFA. Karena salah satu penghematan dilakukan terhadap daya listrik, maka kami harus berhemat dengan cara WFA satu hari kerja setiap minggunya," kata Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dilansir Antara, Jumat (14/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
WFA menjadi upaya lembaga pengawas hakim itu untuk berhemat. Sebab, berdasarkan hasil rekonstruksi ulang efisiensi anggaran, KY mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 74.700.000.000 (Rp 74,7 miliar).
"(WFA) dimulai hari Jumat ini. Sampai kapan? Akan kami evaluasi setiap bulannya," ujar Arie.
Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah sebelumnya menjelaskan bahwa KY mengalokasikan efisiensi anggaran sebesar Rp 74,7 miliar. Efisiensi itu merupakan hasil rekonstruksi ulang dari alokasi sebelumnya Rp 100 miliar.
Adapun, pagu anggaran KY tahun 2025 sejatinya adalah Rp 184.526.343.000. Dengan adanya efisiensi dimaksud, pagu efektif KY tahun ini menjadi Rp 109.826.343.000.
"Rincian efisiensi, antara lain, listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor," kata Siti saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut Siti, pemangkasan berdampak terhadap aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Maka dari itu, KY meminta agar pagu dinaikkan menjadi Rp172.933.843.330.
Meski demikian, KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp 3.527.500.000.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.
Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Simak Video: Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran di Pemerintahannya Hemat USD 20 M
(rdp/imk)
