.webp)
Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar karena adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.
"Intinya saja bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh presiden saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Pigai mengatakan di kementeriannya tidak ada satu pun lampu yang mati karena efisiensi. Dia mengatakan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata dia.
Meski begitu, Pigai mengatakan kementeriannya memiliki beban besar dengan anggaran yang tersisa. Yaitu hari menggaji 1.130 pegawainya yang tersebar di 20 kantor wilayah.
"Setelah melakukan efisiensi sekalipun kami memegang beban besar yaitu kurang lebih 4 eselon satu, 20 kantor wilayah dua pusat yang baru muncul, staf kami sekarang, dulu cuma 188, sekarang 1.300 lebih, tunggu saya baca supaya saya tidak salah 1.134 pegawai," kata Pigai.
Sebelumnya, Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.
"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai.
Adapun Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Simak juga Video 'Menteri Pigai Sambangi PBNU, Bahas Penguatan HAM di Sekolah':
(ial/maa)
