.webp)
Kementerian Hukum (Kemenkum) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Kemenkum terkena efisiensi anggaran sebesar 45,07 persen dari pagu anggaran.
Hal itu dijelaskan oleh Wamenkum Edy Hirariej dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Dia menjelaskan anggaran Kementerian Hukum setelah efisiensi menjadi Rp 2.783.206.725.000 atau Rp 2,7 triliun.
"Efisiensi belanja kementerian hukum ditetapkan sebesar Rp 2.283.394.000.000 (Rp 2,2 triliun) atau 45,07 persen dari total pagu Rp 5.066.600.725.000 (Rp 5 triliun)," kata Eddy dalam paparannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp 2 triliun. Dan belanja operasional sebesar Rp 732 miliar.
"Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 2.050.413.122.000 dan belanja operasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp 732.793.000.603," katanya.
Dalam materi yang dipaparkan, Kemenkum mengajukan usulan pengurangan blokir anggaran sebesar Rp 605.106.397.000 (Rp 600 miliar). Dia pun mengusulkan rekonstruksi anggaran Kemenkum sebesar Rp 3 triliun.
Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000 (Rp 3 triliun)," kata dia.
"Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum, serta program dukungan manajemen," tambahnya.
Dia menjelaskan langkah untuk mengoptimalkan anggaran itu dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari program kerja fleksibel hingga mengoptimalkan layanan berbasis digital.
"Kami juga melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia," sebutnya.
Simak juga Video Mahfud soal Efisiensi Anggaran: Mungkin Benar, Tapi Harus Dijelaskan
