Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait masalah jalur Parung Panjang. Dia mengungkap bahwa sebanyak 194 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di sana.
"(Jumlah yang meninggal) 194 Orang dalam 6 tahun terakhir," kata Dedi, kepada wartawan di Bogor, Rabu (12/2/2025).
Jumlah tersebut menurutnya terjadi dalam 6 tahun ke belakang. Dia mengatakan akan memberikan kompensasi bagi korban yang meninggal dunia itu.
"Kemudian untuk warga yang mendapat musibah meninggal diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan jalan, karena pengendara kendaraan yang bertonase tinggi, kami akan berikan kompensasi uang duka bagi keluarga walaupun terlambat," ungkapnya.
"Kita hitung 6 tahun ke belakang itu, dan saya tadi menjanjikan Rp 50-100 juta per orang yang meninggal," lanjut Dedi.
Dia menyebut salah satu solusi masalah itu melalui pembangunan jalan provinsi dan jalur khusus kendaraan tambang. Jalur tersebut dijanjikan akan dibangun mulai tahun depan.
"Tahun depan dibangun, setahun cukup (bangun jalur khusus truk tambang)," sebutnya.
Sebelumnya diceritakan, Dedi Mulyadi, akan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas jalur Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang dia sebut sebagai 'jalur neraka' karena kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Rapat akan digelar Rabu, 12 Februari di Mapolres Bogor.
"Biar cepet, biar korbannya (nggak) terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik saya juga bisa memfasilitasi. Gini, hari Rabu (hari ini) langsung kita bahas di sini (kantor Polres Bogor) saja," kata Dedi Mulyadi seperti dilihat di akun YouTube-nya, Minggu (9/2) lalu.
Dedi Mulyadi menginstruksikan agar instansi terkait di Jabar dan Kabupaten Bogor hadir langsung. Pemprov Banten yang terkait dengan jalur ini juga akan diundang hadir untuk mencari solusi.
"Kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Jabar mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Jangan sampai korban nunggu-nunggu dilantik. Kalau saya harus sekarang. Hari Rabu saya sudah meminta Kepala Dinas PU minimal Sekda untuk segera mengundang dan kita selesaikan," jelasnya.
(rdh/dnu)