.webp)
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra untuk membahas efisiensi anggaran kementerian atau lembaga sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Yudisial (KY) mengatakan pihaknya harus melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp 74,7 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi KY, Siti Nurdjanah, di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Siti mengatakan anggaran pagu KY untuk 2025 semula Rp 184.526.343.000 (miliar).
Siti mengatakan berdasarkan Inpres Presiden terkait efisiensi, KY harus memotong anggarannya sebanyak Rp 100 miliar. Namun, setelah rekonstruksi anggaran pada 11 Februari 2025 antara Kementerian Keuangan dengan KY disepakati pengurangan anggaran yang semula Rp 100 miliar menjadi Rp 74,7 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali yang semula Rp 100 miliar menjadi Rp 74.700.000.000 (Rp 74,4 miliar) atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp 25.300.000.000," kata Siti.
Dengan demikian, disebutnya pagu efektif Komisi Yudisial pada 2025 menjadi Rp 109.826.343.000,- (Rp 109,8 miliar). KY menyebut telah melakukan beberapa tindakan menyikapi efisiensi ini, salah satunya pemotongan belanja perkantoran mencapai 40%.
"Rincian efisensi antara lain listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor," kata Siti.
"Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksana tugas di tahun 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan (KEPPH)," sambungnya.
KY pun mengusulkan kepada DPR RI untuk mempertimbangkan efisiensi yang dimaksud. Maka KY meminta pagu anggaran pada 2025 ditambah menjadi Rp 172.933.843.330 (Rp 172,9 miliar) atau naik sekitar Rp 63 miliar.
Simak juga Video: Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Gaji Pegawai Sampai Mei 2025
