.webp)
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan tidak ada pemotongan bantuan sosial (bansos) meski kementerian-kementerian melakukan efisiensi anggaran. Cak Imin memastikan setiap kebutuhan kerja kementerian di bawahnya berjalan dengan normal.
"Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal," ujar Cak Imin kepada wartawan di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Meski begitu, Cak Imin mengatakan tetap mendukung instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan efisiensi akan dilakukan pada bentuk rapat-rapat yang tidak penting serta kegiatan-kegiatan seremonial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya prioritas. Jadi rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting kita tiadakan. Kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan. Aktivitas-aktivitas yang bersifat pengulangan tidak lagi kita lakukan," kata Cak Imin.
Hal itu Cak Imin sepakati setelah melakukan rapat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, bersama Menteri Sosial, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Wamen Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran, Wakil Menteri Desa, Sekretaris Menteri Ekonomi Kreatif. Pada hasil rapat itu, Cak Imin mengatakan kementerian sepakat untuk melakukan efisiensi dan berfokus pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Fokus di program-program yang mendapatkan kemanfaatan untuk sasaran. Tata-tata gitu, tapi masing-masing berbeda-beda konsentrasinya. Intinya rapat ini tadi mempertegas masing-masing kementerian untuk menyukseskan efisiensi," tutur Cak Imin.
Diketahui, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Simak Video: Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran
(azh/azh)
