.webp)
Pemprov Jakarta tengah mengkaji penerapan pembayaran gas 3 kg menggunakan quick response code Indonesian standard (QRIS) agar penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyebut rencana itu memerlukan persiapan matang.
"Tidak sekonyong-konyong juga pastinya, tidak langsung sat-set, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai kebijakan seakan-akan langsung instan seperti membalikkan telapak tangan," kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut Teguh, sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta memastikan kesiapan sistem pembayaran agar berjalan optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan rencana sistem QRIS kini masih dikaji. Suharini menuturkan sistem QR code ini hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang membeli gas bersubsidi di agen atau pangkalan.
"Ini masih dalam pembahasan. Kajian kita secara holistik, kita mencoba kira-kira yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita lebih baik lagi tentu itu yang akan kita pakai. Salah satunya yang sekarang ini kira-kira kalau pakai QRIS, penjualannya tentu lebih mudah ditelusuri," ucap Eli.
Dia menyebut, di Jakarta, sistem QR code sudah diterapkan pada aplikasi Jakpreneur dengan kode khusus yang dimiliki masing-masing pelaku UMKM binaan. Pihaknya, kata dia, saat ini sedang mengkaji modifikasi sistem pembayaran dalam aplikasi Jakpreneur untuk diterapkan di pembelian gas 3 kg.
"Sekarang ini kalau dari Jakprenuer sudah berjalan. Kita hanya pengin kira-kira bisa tidak, ya, dimodifikasi dari QRIS-nya Jakpreneur. Tapi tidak semudah itu, butuh sosialisasi, dan butuh (sistem) yang paling mudah dimanfaatkan," imbuhnya.
Simak Video 'MUI Haramkan Orang Kaya Beli LPG 3 Kg-Pertalite':
(bel/azh)
