PDIP Nilai Politik Akomodasi Sangat Kental dalam Reshuffle

Semarang - Dilihat dari sejumlah orang yang dipanggil Presiden SBY ke Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari terakhir, PDIP menilai reshuffle lebih kental nuansa politik akomodasi dari pada perbaikan kinerja pemerintahan.Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menyatakan, politik akomodasi itu terlihat dari munculnya nama Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang diperkirakan menggantikan Syaifullah Yusuf, dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Matalata sebagai Meneg BUMN."Kalau dipantau dalam dua hari terakhir, nama-nama yang muncul lebih mengesankan adanya politik akomodasi. Pengaruh Partai Golkar juga sangat kuat," kata Pramono sebelum acara Apel Siaga PAC PDIP se-Jawa Tengah di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (6/5/2007).Pramono pesimis kabinet hasil reshuffle mampu bekerja secara efektif. Sebab, mereka hanya punya waktu 2,5 tahun. Padahal satu tahun pertama, mereka disibukkan dengan pengenalan terhadap departemen dan permasalahan internal."Kami menilai, tidak akan ada banyak perubahan dalam beberapa waktu mendatang meski kabinet telah dirombak. Tidak akan ada big bang (ledakan besar)," jelasnya.Pramono yang hadir di Jateng dengan didampingi Ketua FPDIP DPR RI Tjahyo Kumolo itu menambahkan, hingga saat ini PDIP tetap pada posisi semula, yakni sebagai partai oposisi. Dengan demikian, PDIP tak akan memasukkan orang ke dalam kabinet."Sejak awal kami sudah menegaskan untuk menjadi partai oposisi. Kami sama sekali tak akan ikut dalam rencana reshuffle. Terlebih lagi, itu murni kewenangan presiden," paparnya.Sebagai partai oposisi, PDIP juga hanya bisa memantau situasi. "Saat ini, ekspetasi masyarakat terhadap perubahan sangat besar. Kalau reshuffle kabinet tak bisa memenuhi ekspetasi itu, kami aman karena tak ikut campur dalam reshuffle. Dengan diam saja pun kami sudah dapat benefit," tukas Pramono. (try/nvt)