Kabar miring mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono buka-bukaan anggaran pembangunan IKN diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Otorita IKN pun menepis kabar miring terkait IKN tersebut.
Kabar miring mengenai IKN ini muncul setelah Menteri PU Dody tiba-tiba memberikan pernyataan jujur bahwa belum ada realisasi anggaran pembangunan IKN. Dia menyampaikan hal itu usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ucap Dody usai rapat kerja.
Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN tidak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, PU masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan, ditambah sarana pendukung lainnya seperti jalan akses.
Di sisi lain, anggaran Kementerian PU 2025 juga dipangkas 80% sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga sisa anggaran PU di tahun ini tinggal Rp 29,57 triliun.
"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.
(maa/maa)