Pertemuan Politik Tak Ubah Hak Presiden Soal Reshuffle

Jakarta - Menjelang reshuffle kabinet, sejumlah partai politik (parpol) gencar mengadakan pertemuan. Namun pertemuan tersebut tetap tidak dapat mengubah hak presiden untuk mengganti menteri, namun hanya sebatas memberi usulan.Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII dari FKP Ali Mudhori dalam obrolan tentang reshuffle di Mario's Place, Jakarta, Sabtu (5/5/2007)."Meskipun presiden punya hak prerogatif, kami dari partai tetap optimistis SBY terbuka terhadap usulan dan masukan baru," kata Ali.Dijelaskan Ali yang juga ikut pertemuan lintas fraksi di Hotel Ritz Carlton, peranan dari pertemuan tersebut hanya untuk memberikan spirit dan keteguhan kepada SBY untuk memilih orang-orang yang profesional dan kompeten di dalam kabinetnya. "Kita tidak memberikan usulan person to person. Yang penting dia profesional dan mampu," jelasnya.Sementara Ketua DPP Golkar bidang Kesra, Firman Subagyo mengatakan, usulan dan desakan untuk mengganti menteri tidak akan berdampak banyak karena dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak sepenuhnya terhadap para menterinya. "Jika saya pada posisi presiden, itu tidak ada dampak. Namun tentunya ini kembali ke masalah politik," jelas Firman.Menurut Firman, diganti atau tidak yang penting harus ada perubahan dan perbaikan terutama di sistem cara kerja dan ada reformasi birokrasi seperti mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi. (qom/djo)