Nasionalisasi Bisnis Asing, SBY Diminta Tiru Morales

Nasionalisasi Bisnis Asing, SBY Diminta Tiru Morales

- detikNews
Jumat, 04 Mei 2007 23:31 WIB
Jakarta - Langkah Presiden Bolivia Evo Morales menasionalisai semua bisnis asing yang beroperasi di negaranya, khususnya minyak dan gas dinilai sebagai keputusan yang membutuhkan keberanian luar biasa.Wakil Ketua MPR AM Fatwa meminta Presiden SBY meniru langkah Morales dengan melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak kerja dengan pihak asing dan menjadikan perusahan migas dan pertambangan di bawah kontrol negara."Sudah berapa kali rezim berganti, tetapi tidak ada keberanian untuk pemerintah untuk mengembalikan sumber daya alam kita yang telah dikuasai puluhan tahun oleh pihak asing," cetus Fatwa dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (4/5/2007).Fatwa berharap, di pertengahan masa kepemimpinannya SBY berani melakukan gebrakan yang mendasar agar sumber daya alam yang telah dikuras oleh asing kembali dikuasai dan sepenuhnya dikontrol oleh negara."UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 1 berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas sekali bahwa semuanya dibawah otoritas negara untuk kemakmuran rakyat, tetapi pada prakteknya justru dikuasai oleh pihak asing," papar Fatwa.Hal ini, lanjut dia, membuktikan pemerintah tidak berdaulat dan tunduk dibawah tekanan asing. Dan ini merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara yang menyangkut kedaulatan ekonomi negara dengan jumlah penduduk yang besar yang hidup di negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah namun rakyat tetap hidup miskin.Fatwa menyebutkan, fenomena yang puluhan tahun itu memunculkan apa yang disebut dengan resource curse (kutukan sumber daya alam). Indonesia menurut Fatwa mengalami resource curse akibat negara tidak mampu mengelola sumber daya alam yang begitu kaya."Yang terjadi adalah penghisapan kekayaan alam oleh pihak asing dan menjadikan rakyat seperti tikus yang mati di lumbung padi," pungkas Fatwa. (bal/bal)


Berita Terkait