Gus Yahya: NU Tak Boleh Terlibat Entitas Kolektif Kompetisi Kekuasaan

Gus Yahya: NU Tak Boleh Terlibat Entitas Kolektif Kompetisi Kekuasaan

Kurniawan Fadilah - detikNews
Selasa, 04 Feb 2025 15:32 WIB
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, di acara Sarasehan Ulama di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (4/2/2025)
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menekankan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan tidak boleh terlibat sebagai entitas kolektif dalam kompetisi kekuasaan. Gus Yahya menjelaskan dalam muktamar NU ke-27 menegaskan NU kembali ke khitah sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah.

"Berulang kali dalam berbagai kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa, pertama Nahdlatul Ulama tidak boleh terlibat atau melibatkan diri sebagai entitas kolektif sebagai pihak di dalam kompetisi kekuasaan, di dalam politik kita. Karena sejak 1984 dalam muktamar ke-27 di Situbondo Nahdlatul Ulama telah menyatakan kembali ke khitah sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah (organisasi sosial keagamaan)," terang Gus Yahya dalam sambutan di acara 'Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2/2025).


Gus Yahya menyampaikan muktamar ke-27 NU di Situbondo sudah menjadi landasan agar tidak melibatkan diri menjadi pihak di dalam kompetisi kekuasaan dalam konstruksi negara bangsa. Dia mengatakan jika NU terlibat dalam kompetisi dan menjadi identitas politik maka akan berbahaya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nahdlatul Ulama telah berkembang sebagai satu lingkungan budaya yang luas sekali. Nah lingkungan budaya yang begitu luas seperti ini tidak boleh kemudian dibiarkan berkembang menjadi identitas politik. Karena itu, akan berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa dan negara," tutur Gus Yahya.

"Kalau satu lingkungan budaya atau agama kemudian dibiarkan tumbuh sebagai identitas politik dan dikonsolidasikan untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan, maka akibatnya akan berbahaya sekali. Saya kira orang Jakarta sudah punya pengalaman juga soal itu. Nah maka Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh, apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik. Tidak boleh," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Simak juga Video 'Menag: Jangan Anggap Diri Kita Ulama Tapi Kriteria Lain Tak Terpenuhi':

(aik/aik)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads