DPR Sesalkan Presiden Larang Menteri ke Luar Kota

Jakarta - Sejumlah kalangan di DPR menyesalkan instruksi Presiden SBY yang melarang menterinya bepergian keluar kota. Itu justru menunjukkan sikap ketidakprofesionalan SBY dalam mengatasi permasalahan."Sebenarnya SBY sudah tahu siapa-siapa saja yang mau diganti, kalau melarang-larang begini, justru akan membuat suasana semakin keruh seperti ada siaga satu. Padahal reshuffle kan biasa saja," cetus anggota FPKB DPR Ali Mudlori pada wartawan sebelum diskusi di Press Room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jum'at (4/5/2007).Menurut politisi muda asal Lumajang itu, teknologi yang cukup canggih saat ini tidak mengharuskan seseorang bertatapan muka secara langsung. Kebijakan ini justru akan menghambat kerja para menteri. Selain itu, larangan menunjukkan SBY masih konvensional dan tradisional"Kan bisa saja pakai telepon, apalagi ada 3G sekarang, sehingga menteri bisa bekerja, kalau sekarang menteri deg-degan semua," ujar Ali.Hal yang sama juga disampaikan anggota FPAN Arbab Pabroeka. Menurutnya larangan tersebut sangat berlebihan karena untuk sekedar komunikasi, menteri-menteri yang akan diganti tidak harus bertatap muka dengan Presiden."Seharusnya tidak perlu ada larangan, itu terlalu berlebihan, kenapa di era sekarang masih perlu kehadiran fisik, kan bisa pakai telepon, apalagi sekarang teknologi sudah canggih," ucapnya.Arbab mengakui larangan tersebut berpengaruh pada menteri dan akan berimplikasi pada kinerjanya, sehingga bukan produktivitas yang didapat, tapi justru kemunduran yang diperoleh. (anw/umi)