PKS Minta SBY Ajak Bicara Soal Reshuffle Kabinet

Jakarta - Pengumuman reshuffle kabinet sudah di ambang pintu. Selama tiga hari mulai Jumat (4/5/2007) besok, SBY akan 'berkantor' di kediamannya di Cikeas, Bogor. Belum ada kepastian tanggal pengumuman reshuffle. Namun, PKS meminta SBY untuk mau bicara sebelum reshuffle dilakukan. Pesan ini disampaikan Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (3/5/2007). "Ibaratnya, kami dulu menikah secara baik-baik, maka bila memang berpisah, maka juga harus baik-baik juga," ujar Fahri. Menurut Fahri, PKS mendukung pemerintahan SBY-JK ditandai dengan penandatanganan kontrak. "Kontrak ini bagi saya adalah sakral, karena disaksikan oleh rakyat dan terdokumentasi dengan baik," ujar politisi yang saat ini menjadi anggota DPR ini. Saat kontrak tersebut ditandatangani 2,5 tahun lalu, ada 4 orang yang terlibat dalam penandatanganannya. Hingga kini keempat orang ini masih hidup. Keempat orang itu adalah SBY, Jusuf Kalla, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin dan Hidayat Nurwahid. "Kontrak itu berisikan mengenai platform, kita akan bekerja sama untuk kebaikan dan menyerahkan koalisi ini kepada rakyat. Dengan kontrak ini, semua cita-cita perubahan, seperti pemberantasan korupsi maupun perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan dan demi kepentingan rakyat, maka kami ikut mendukung," ujar SBY. Karena itu, bila memang SBY melakukan reshuffle, seharusnya PKS juga diajak bicara. "Ini penting. PKS menghargai hak prerogatif presiden, tetapi untuk menyusun pemerintahan ini secara bersama-sama mati kita omong," ujar Fahri. Hingga malam ini, PKS belum mendapatkan undangan dari Presiden SBY terkait rencana reshuffle kabinet tersebut. "Saya masih mau berbaik sangka, bahwa Presiden akan mengundang PKS. Ketua Majelis Syuro kami KH Hilmi Aminuddin siap bicara empat mata," ujar dia. Menurut Fahri, sampai sekarang PKS juga belum diberitahu apakah ada menteri yang dulu direkomendasikan PKS yang akan diganti. "Diganti atau tidak itu tidak masalah buat kami. Yang penting, kami diajak bicara. PKS tidak memiliki interest apa pun dalam hal ini dan tidak akan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan rakyat," jelas Fahri. (asy/ndr)