Pertemuan Ritz Carlton Dinilai untuk Intervensi Reshuffle SBY

Jakarta - Pertemuan sejumlah pimpinan fraksi dan partai politik di Hotel Ritz Carlton yang diikuti Aksa Mahmud, ipar Wapres Jusuf Kalla (JK), sangat kental bernuansa intervensi terhadap urusan reshuffle SBY. Sangat mungkin JK berada di balik layar pertemuan itu.Inilah pengamatan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurut Ikrar, tidak seharusnya para pimpinan parpol itu melakukan manuver politik dengan adanya pertemuan itu. "Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi tidak perlu mereka ikut-ikutan apalagi melakukan pertemuan itu," kata Ikrar saat dihubungi detikcom, Kamis (3/5/2007).Presiden, kata Ikrar, tidak perlu mengikutkan Wapres JK untuk menentukan reshuffle itu, karena hak itu tidak ada pada JK, tapi pada SBY. "Di mana-mana Wapres itu ban serep. Di Amerika Serikat sekali pun, mana pernah Bush atau Clinton mengikutkan wakil presidennya dalam urusan beginian," katanya.Namun itu bisa dibantah, jika memang sebelumnya ada kesepakatan saat mereka maju dalam Pilpres lalu, untuk menentukan posisi menteri harus melibatkan keduanya. "Tapi saya lihat memang tidak ada kesepakatan itu," tukasnya."Inilah platform politik yang harus kita pegang, bahwa urusan reshuffle adalah wewenang presiden," kata Ikrar.Ikrar juga melihat pertemuan Ritz Carlton sebagai bentuk manuver politik yang sangat jelas. "Mereka bilang itu pertemuan antar fraksi! Tapi kalau memang pertemuan antar fraksi ngapain di hotel mewah. Ritz Carlton hotel termahal di dunia loh, berapa uang yang dihabiskan untuk pertemuan itu," tutur dosen Fisipol UI ini.Kendati sudah ada pernyataan dari Aksa Mahmud bahwa dalam pertemuan itu tidak membahas reshuffle, namun pada akhirnya mereka juga merekomendasikan agar ada pencopotan salah satu menteri SBY. "Mereka bisa bilang tidak mengurusi reshuffle, tapi kenapa bikin pertemuan itu. Kenapa gak di DPR saja pertemuannya," kata Ikra.Ikrar melihat kubu JK ini diperhatikan lebih oleh SBY dalam urusan reshuffle, dengan berbagai manuver-manuver yang dilakukan. Meskipun dibantah oleh JK, namun dari pernyataan-pernyataannya terlihat jelas ingin lebih dilibatkan. "JK pernah bilang tak perlu reshuffle, kabinet sudah jalan. Tapi tidak lama kemudian ada pernyataan Golkar siap dengan 100 kader menteri," ungkapnya.Walaupun pernyataan itu kemudian diklarifikasi oleh Yudi Chrisnandi, namun Ikrar menilai kubu JK masih terlihat ingin cawe-cawe dalam urusan reshuffle. (mar/asy)