4 Sebab SBY Layak Gusur Hamid

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin pantas untuk di-reshuffle. Jika Hamid tak dicopot, leadership Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipertaruhkan."Pertama, Menkum HAM tak pernah bicara korban lumpur Lapindo. Padahal persoalan perlindungan HAM korban Lapindo itu adalah tanggung jawab dia sebagai menteri," cetus Ketua YLBHI Patra M Zen dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (3/5/2007) pukul 09.30 WIB.Kedua, Menkum HAM belum membuat skema pemenuhan ratifikasi HAM Ekonomi, Sosial, Budaya. Ketiga, Hamid juga tidak membuat PP tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu."Fokus kerja Hamid di bidang hukum dan HAM terasa lamban. Portofolio Hamid timpang, selalu bicara politik, bukannya penegakan hukum dan HAM," jelas Patra.Lalu apa yang keempat? Menurut Patra, Menkum HAM bersama Mensesneg Yusril Ihza Mahendra tersandung persoalan hukum. Hamid bersama Yusril merupakan dua menteri yang mengizinkan transfer uang Tommy Soeharto melalui rekening departemen."Terlepas dari reshuffle atau tidak, minimal kedua menteri ini harus dinonaktifkan. Supaya penegakan hukum tidak diskriminatif, tidak pilih kasih," argumen Patra."Jika SBY tak melakukannya, leadership SBY dipertaruhkan. Seharusnya masyarakat dibuka matanya, kalau banyak salah pembantunya, berarti yang salah presiden dan wakil presiden dong," tandas Patra. (aba/nrl)