Mahasiswa Solo Tuntut Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Mahasiswa Solo Tuntut Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

- detikNews
Rabu, 02 Mei 2007 11:30 WIB
Solo - Empat organisasi kemahasiswaan di Kota (HMI, KAMMI, PMMI dan IMM) mendesak pemerintah merealisasikan amanat konstitusi dengan menaikkan anggaran pendidikan 20 persen.Seruan tersebut disampaikan keempat organisasi kemahasiswaan yang menamakan diri sebagai Forum Mahasiswa Islam Bersatu (Formib) itu dalam aksi bersama memperingati Hari Pendidikan Nasional, Rabu (2/5/2007). Aksi tersebut dimulai dari depan Balai Muhammadiyah menuju Balaikota Surakarta.Dalam pernyataan resminya, Formib menyatakan bahwa sesuai UUD dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dipersyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. "Tetapi hingga saat ini pemerintah masih saja membual dan mengacuhkan amanat konstitusi tersebut," tuding Formib.Formib menilai hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan standar minimal pembiayaan yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan, termasuk standar minimal biaya kebutuhan operasional sekolah, pemenuhan fasilitas dan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.Padahal kalkulasi itu sangat penting untuk menuntaskan jenjang wajib belajar, mengurangi beban biaya orangtua siswa, serta menghindarkan terjadinya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh kalangan birokrat pendidikan.Pemenuhan anggaran 20 persen itu, menurut Formib, dapat dialokasikan pada pembiayaan bagi operasional unit-unit sekolah, termasuk rehabilitasi infrastruktut pendidikan yang rusak.Tuntut Pendidikan GratisDi tempat terpisah, juga dalam rangka peringatan Hardiknas, puluhan aktivis BEM UNS juga menggelar aksi di dalam kampus UNS di Kentingan, Solo. Para peserta aksi menuntut pendidikan gratis dengan mendesak kepada pimpinan universitas agar membebaskan mahasiswa dari pungutan SPP.Mereka melakukan aksi simbolis penyegelan gedung rektorat dan menuntut dilakukan dialog langsung terbuka antara mereka dengan Rektor UNS, Syamsul Hadi. Pembicaraan melalui telepon antara perwakilan aksi dengan rektor dinilai tidak memadai oleh para peserta aksi. (mbr/djo)


Berita Terkait