.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan perkembangan rencana retreat bagi kepala daerah usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bima mengatakan kegiatan itu akan digelar sepekan setelah pelantikan.
"Kemungkinan besar di Magelang mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2024).
Menurut Bima, retreat bagi kepala daerah di Magelang akan berlangsung lebih dari sepekan. KPK akan dilibatkan menjadi pengisi materi tentang pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Retreat ini agak lama loh jadi mungkin lebih dari seminggu kira-kira konsepnya begitu. Jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," ujar Bima.
Bima Arya sendiri datang ke gedung KPK untuk menjadi narasumber dalam siniar pencegahan korupsi. Dia mengatakan pemerintah bersama KPK berupaya agar pencegahan korupsi semakin efektif.
"Tadi diskusi juga dengan Pak Sekjen (KPK), diskusi dengan tim Stranas PK, gimana caranya pemberantasan korupsi ini lebih efektif lah menjangkau pemerintah daerah. Kita ada banyak diskusilah bagaimana pemerintah daerah harus lebih berhemat, harus lebih memastikan uang rakyat kembali ke rakyat," tutur Bima.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah yang baru dilantik dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1).
"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.
(ygs/haf)
